Pengawasan Bahan Kimia Berbahaya dan Penerapan GHS: Industri Dituntut Lebih Patuh terhadap Keselamatan Kimia

Pendahuluan

Bahan kimia telah menjadi bagian penting dalam hampir seluruh sektor industri, mulai dari manufaktur, pertambangan, petrokimia, pupuk, farmasi, hingga industri makanan dan minuman. Namun, di balik manfaatnya, bahan kimia juga menyimpan potensi bahaya yang dapat memicu keracunan, kebakaran, ledakan, hingga pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

Karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk melalui penerapan Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Sistem ini bertujuan memastikan setiap pekerja dapat memahami bahaya bahan kimia melalui label, simbol, dan Lembar Data Keselamatan (Safety Data Sheets / SDS) yang seragam.

Apa Itu GHS?

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) adalah sistem internasional yang dikembangkan oleh PBB untuk menyeragamkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan cara mengomunikasikan bahayanya.

Tujuan utamanya adalah;

• meningkatkan perlindungan pekerja dan masyarakat;
• mempermudah komunikasi bahaya;
• mengurangi kesalahan penanganan bahan kimia;
• mendukung perdagangan internasional.

GHS menggunakan komponen utama berupa:

• Piktogram bahaya;
• Kata peringatan (Danger atau Warning);
• Pernyataan bahaya (Hazard Statements);
• Pernyataan kehati-hatian (Precautionary Statements);
• Lembar Data Keselamatan (Safety Data Sheet/SDS).

Dengan sistem yang seragam, pekerja di berbagai negara dapat mengenali bahaya bahan kimia dengan lebih mudah.

Kapan GHS Mulai Diberlakukan?

Secara Global

GHS pertama kali diterbitkan oleh PBB melalui Purple Book pada tahun 2003.

Timeline singkat:

Di Indonesia

Indonesia mengadopsi GHS secara bertahap.

Tahun 2009–2010

Melalui:

Permenperin No. 87/M-IND/PER/9/2009

yang mulai efektif pada 24 Maret 2010, Indonesia mengadopsi UN GHS Revisi ke-2.

Tahun 2013

Pemerintah memperbarui aturan melalui:

Permenperin No. 23/M-IND/PER/4/2013

yang mengadopsi UN GHS Revisi ke-4. Regulasi ini mulai berlaku efektif tiga bulan setelah diundangkan.

Tahun 2016

Mulai:

31 Desember 2016

kewajiban GHS diperluas untuk mencakup campuran bahan kimia (mixtures).

Mengapa Pemerintah Memperketat Pengawasan?

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan industri manufaktur dan kimia yang terus meningkat.

Bersamaan dengan itu, penggunaan bahan kimia berbahaya juga semakin luas, mulai dari:

• industri pupuk,
• petrokimia,
• makanan dan minuman,
• farmasi,
• tekstil,
• pertambangan,
• manufaktur otomotif.

Kesalahan dalam pelabelan atau komunikasi bahaya dapat menyebabkan:

• keracunan pekerja,
• kebakaran,
• ledakan,
• paparan kronis,
• pencemaran lingkungan.

Karena itulah pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja.

Evolusi Regulasi Bahan Kimia di Indonesia

Banyak yang mengira GHS adalah awal dari pengaturan bahan kimia di Indonesia. Padahal, regulasi nasional telah berkembang selama lebih dari dua dekade.

1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Merupakan dasar umum K3 di Indonesia.

UU ini mewajibkan pengusaha:

• melindungi tenaga kerja;
• mencegah kecelakaan;
• mengendalikan sumber bahaya.

2. Kepmenakertrans No. KEP.187/MEN/1999

Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

Inilah regulasi K3 paling relevan untuk praktisi HSE.

Mengatur:

• inventarisasi bahan kimia;
• komunikasi bahaya;
• pengendalian paparan;
• informasi keselamatan;
• pelatihan pekerja.

3. PP No. 74 Tahun 2001

Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Mengatur pengelolaan B3 secara menyeluruh, meliputi:

• produksi;
• penyimpanan;
• pengangkutan;
• penggunaan;
• pengemasan;
• tanggap darurat.

Menariknya, PP ini telah mewajibkan:

simbol bahaya, label, dan MSDS pada kemasan B3.

Dengan kata lain, konsep komunikasi bahaya sudah ada bahkan sebelum GHS diadopsi secara luas.

4. Permen LH No. 03 Tahun 2008

Tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3

Regulasi ini mengatur:

• bentuk simbol;
• ukuran;
• warna;
• tata cara pemasangan label.

Meski menggunakan pendekatan pra-GHS, regulasi ini menjadi jembatan menuju sistem komunikasi bahaya yang lebih harmonis.

5. Permenperin No. 23/M-IND/PER/4/2013

Tonggak Penerapan GHS Indonesia

Regulasi ini menjadi dasar utama penerapan GHS di Indonesia.

Mengatur:

• klasifikasi bahaya;
• label GHS;
• SDS;
• kewajiban produsen dan importir;
• pelaporan;
• pengawasan pemerintah.

Statusnya masih berlaku.

Peraturan ini mewajibkan penerapan GHS pada bahan kimia tunggal maupun campuran, baik hasil produksi dalam negeri maupun impor. [3]

Artinya, penerapan GHS bukan lagi sekadar praktik sukarela, melainkan kewajiban regulatif.

Kewajiban Industri dalam Penerapan GHS

Perusahaan yang menggunakan bahan kimia berbahaya perlu memastikan beberapa hal berikut.

Pelabelan Sesuai GHS

Label harus memuat informasi yang jelas mengenai:

• identitas produk,
• piktogram bahaya,
• kata peringatan,
• pernyataan bahaya,
• tindakan pencegahan.

Penyediaan SDS/LDK

Lembar Data Keselamatan harus:

• mudah diakses;
• mutakhir;
• menggunakan format 16 bagian.

SDS memuat informasi mengenai:

• identifikasi bahan,
• tindakan pertolongan pertama,
• pemadaman kebakaran,
• penanganan tumpahan,
• penyimpanan,
• pengendalian paparan,
• toksisitas.

Pelatihan Pekerja

Pekerja harus memahami:

• arti simbol GHS,
• cara membaca SDS,
• tindakan darurat,
• penggunaan APD yang tepat.

Inventarisasi Bahan Kimia

Perusahaan perlu mengetahui secara pasti:

• jenis bahan,
• jumlah,
• lokasi penyimpanan,
• potensi bahayanya.

Studi Kasus: Evaluasi Penerapan GHS di Industri Pupuk

Salah satu studi menarik dilakukan di PT Petrokimia Gresik, khususnya Pabrik I Unit Urea.

Penelitian dalam The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health mengevaluasi implementasi GHS di fasilitas tersebut.

Temuan Penelitian

Perusahaan telah menerapkan GHS sejak 2009.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan tingkat implementasi berada pada kategori:

"cukup" dengan tingkat pemenuhan sekitar 66%.

Apa yang Sudah Berjalan Baik?

Penelitian mencatat adanya:

✓ penggunaan label bahan kimia;

✓ penyediaan SDS;

✓ komunikasi bahaya.

Apa yang Masih Menjadi Tantangan?

Beberapa aspek masih memerlukan penguatan, seperti:

• konsistensi implementasi di seluruh unit;
• pembaruan informasi bahaya;
• peningkatan pemahaman pekerja;
• pengawasan berkala.

Pelajaran pentingnya adalah:

GHS bukan sekadar menempelkan simbol bahaya, tetapi membangun budaya komunikasi risiko yang hidup di tempat kerja.

Tantangan Penerapan GHS di Indonesia

Meskipun regulasinya telah tersedia, berbagai tantangan masih ditemukan.

Kurangnya Pemahaman Pekerja

Sebagian pekerja belum memahami arti piktogram GHS.

SDS Tidak Diperbarui

Ada perusahaan yang masih menggunakan SDS lama.

Label Tidak Lengkap

Beberapa bahan kimia sekunder tidak memiliki label sesuai ketentuan.

Keterbatasan Pengawasan Internal

Audit berkala belum dilakukan secara konsisten.

Mengapa GHS Penting?

Penerapan GHS yang baik memberikan banyak manfaat.

Bagi Pekerja

• lebih mudah mengenali bahaya;
• mengetahui tindakan darurat;
• mengurangi risiko paparan.

Bagi Perusahaan

• meningkatkan kepatuhan hukum;
• mempermudah audit;
• mengurangi potensi kecelakaan;
• memperkuat budaya keselamatan.

Bagi Rantai Pasok

• informasi bahaya menjadi seragam;
• memudahkan perdagangan internasional;
• meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Langkah yang Dapat Dilakukan Perusahaan

Agar kepatuhan terhadap GHS semakin baik, perusahaan dapat:

✓ melakukan inventarisasi bahan kimia secara berkala;

✓ memastikan seluruh label sesuai GHS terbaru;

✓ menyediakan SDS yang mutakhir;

✓ melatih pekerja secara rutin;

✓ melakukan inspeksi komunikasi bahaya;

✓ melibatkan HSE, gudang, dan pengguna bahan kimia dalam evaluasi bersama.

Penutup

Pengawasan bahan kimia berbahaya di Indonesia bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil evolusi regulasi selama lebih dari dua dekade, mulai dari perlindungan pekerja melalui Kepmenakertrans No. KEP.187/MEN/1999, pengelolaan B3 melalui PP No. 74 Tahun 2001, pengaturan simbol dan label B3 pada tahun 2008, hingga penerapan GHS secara lebih komprehensif melalui Permenperin No. 23/M-IND/PER/4/2013.

Studi di industri pupuk menunjukkan bahwa tantangan implementasi masih ada, bahkan di perusahaan besar. Karena itu, penerapan GHS harus dipandang sebagai proses perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan dokumen.

Di era industri modern, kemampuan memahami label, membaca SDS, dan mengenali bahaya bahan kimia bukan hanya tugas petugas HSE. Itu adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap orang yang bekerja dengan bahan kimia.

Jangan tunggu sampai insiden keracunan atau kebakaran terjadi di pabrik Anda. Audit kembali gudang bahan kimia dan pastikan setiap drum telah memiliki label GHS yang benar dan SDS yang tersosialisasi. Keselamatan dimulai dari informasi yang tepat di tangan yang tepat.

Referensi