Emisi Karbon di Indonesia 2026: Regulasi Terbaru, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dan Dampaknya bagi Dunia Usaha
⏱️ Estimasi Waktu Baca: 9–11 menit
Perubahan iklim kini bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan telah menjadi tantangan strategis bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat global. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan iklim adalah peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer akibat aktivitas manusia, terutama emisi karbon dari sektor energi, industri, transportasi, dan penggunaan lahan.
Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara telah menetapkan komitmen untuk menurunkan emisi GRK melalui berbagai kebijakan dan instrumen pengendalian emisi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), perdagangan karbon, pajak karbon, hingga penguatan sistem pelaporan emisi secara nasional.
Lalu, apa sebenarnya emisi karbon, mengapa penting dikendalikan, dan bagaimana regulasi terbaru Indonesia mengaturnya?
Apa Itu Emisi Karbon?
Emisi karbon adalah pelepasan senyawa karbon ke atmosfer, terutama dalam bentuk karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.
Selain CO₂, terdapat beberapa gas rumah kaca lain yang turut berkontribusi terhadap pemanasan global, antara lain:
- Metana (CH₄)
- Dinitrogen oksida (N₂O)
- Hidrofluorokarbon (HFC)
- Perfluorokarbon (PFC)
- Sulfur heksafluorida (SF₆)
- Nitrogen trifluorida (NF₃)
Dalam praktiknya, seluruh emisi tersebut umumnya dikonversi ke dalam satuan CO₂ ekuivalen (CO₂e) agar dapat dihitung dan dibandingkan secara seragam.
Mengapa Emisi Karbon Menjadi Isu Penting?
Peningkatan emisi karbon menyebabkan efek rumah kaca yang semakin kuat sehingga memicu berbagai dampak lingkungan dan sosial.
Beberapa dampak yang telah dirasakan secara global antara lain:
- Kenaikan suhu rata-rata bumi
- Cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi
- Kekeringan berkepanjangan
- Banjir dan kenaikan muka air laut
- Penurunan produktivitas pertanian
- Gangguan kesehatan masyarakat
- Ancaman terhadap keanekaragaman hayati
Bagi dunia usaha, isu emisi karbon juga berdampak pada:
- Persyaratan ekspor internasional
- Persyaratan ESG (Environmental, Social, Governance)
- Akses pembiayaan hijau (green financing)
- Reputasi perusahaan
- Kepatuhan terhadap regulasi nasional
- Komitmen Indonesia dalam Pengendalian Emisi Karbon
Indonesia telah menunjukkan komitmen serius terhadap pengendalian perubahan iklim melalui ratifikasi Persetujuan Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016.[1]
Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam target Nationally Determined Contribution (NDC) yang menjadi dasar berbagai kebijakan pengurangan emisi nasional.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah juga menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) secara bertahap melalui transformasi sektor energi, industri, transportasi, kehutanan, dan pengelolaan limbah.
Regulasi Emisi Karbon Terbaru di Indonesia
1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang ini merupakan fondasi utama pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.[2]
Melalui regulasi ini, pelaku usaha diwajibkan melakukan pengelolaan dampak lingkungan termasuk pengendalian emisi yang dihasilkan dari aktivitas operasional.
2. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
UU HPP memperkenalkan instrumen Pajak Karbon sebagai salah satu mekanisme pengendalian emisi GRK.[3]
Pajak karbon dirancang untuk memberikan insentif ekonomi agar pelaku usaha melakukan efisiensi energi, menggunakan teknologi rendah karbon, dan berinvestasi pada program pengurangan emisi.
3. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan ini mengatur berbagai aspek teknis lingkungan hidup, termasuk:
- Persetujuan lingkungan
- Baku mutu emisi
- Pengendalian pencemaran udara
- Inventarisasi emisi
- Pengawasan lingkungan hidup[4]
Bagi industri, PP ini menjadi salah satu regulasi yang paling sering dijadikan rujukan dalam pengelolaan emisi.
4. Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
Peraturan Presiden ini menjadi regulasi payung terbaru yang mengatur sistem pengendalian emisi karbon nasional.[5]
Perpres 110 Tahun 2025 menggantikan sekaligus mencabut Perpres No. 98 Tahun 2021.
Beberapa substansi penting yang diatur meliputi:
- Alokasi karbon nasional
- Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
- Perdagangan emisi
- Offset emisi GRK
- Kerangka transparansi
- Sistem pemantauan dan evaluasi
- Pendanaan iklim
- Pembentukan Komite Pengarah Nasional
Regulasi ini memperkuat tata kelola pasar karbon Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Apa Itu Nilai Ekonomi Karbon (NEK)?
Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah pendekatan yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap ton emisi GRK yang berhasil dikurangi atau dicegah.
Tujuan utamanya adalah:
- Mengurangi emisi GRK
- Mendorong investasi hijau
- Meningkatkan efisiensi energi
- Mendukung pencapaian target NDC
Melalui mekanisme ini, pengurangan emisi tidak hanya menjadi kewajiban lingkungan tetapi juga dapat menjadi peluang ekonomi.
Mekanisme Perdagangan Karbon di Indonesia
Secara umum terdapat dua mekanisme utama:
1. Perdagangan Emisi (Emission Trading System)
Mekanisme ini berlaku bagi sektor yang memiliki batas emisi (cap).
Perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah batas yang ditentukan dapat menjual kelebihan kuota karbon kepada perusahaan lain yang melampaui batas emisinya.
2. Offset Emisi Karbon
Mekanisme offset memungkinkan organisasi memperoleh kredit karbon dari proyek yang berhasil menurunkan emisi atau meningkatkan serapan karbon.
Contohnya:
Rehabilitasi hutan
Restorasi gambut
Konservasi mangrove
Energi terbarukan
Efisiensi energi
Peran Sektor Kehutanan dan Energi
Sektor Kehutanan
Melalui Permen LHK No. 7 Tahun 2023, pemerintah mengatur tata cara perdagangan karbon pada sektor kehutanan, termasuk kegiatan konservasi, restorasi ekosistem, dan pengelolaan lahan gambut.[6]
Indonesia memiliki potensi besar karena memiliki kawasan hutan tropis dan ekosistem mangrove terbesar di dunia.
Sektor Ketenagalistrikan
Melalui Permen ESDM No. 16 Tahun 2022, pemerintah mengatur implementasi NEK pada subsektor pembangkit tenaga listrik.[7]
Regulasi ini mencakup:
- Penetapan batas emisi (cap)
- Pelaporan emisi
- Verifikasi emisi
- Perdagangan emisi sektor pembangkit
- Pemanfaatan sistem APPLE-Gatrik
Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)
Perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui Bursa Karbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dasar hukumnya adalah POJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.[8]
Keberadaan bursa karbon memberikan:
- Transparansi transaksi
- Kepastian hukum
- Mekanisme pengawasan
- Integritas pasar karbon nasional
Bagi pelaku usaha, bursa karbon menjadi sarana legal untuk memenuhi kewajiban pengendalian emisi sekaligus membuka peluang pendapatan baru dari kredit karbon.
Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan?
Untuk menghadapi perkembangan regulasi emisi karbon, perusahaan perlu:
1. Mengidentifikasi Sumber Emisi
Melakukan inventarisasi emisi GRK dari seluruh aktivitas operasional.
2. Membangun Sistem Monitoring Emisi
Mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan emisi yang akurat dan terdokumentasi.
3. Menetapkan Target Pengurangan Emisi
Menyusun program efisiensi energi dan dekarbonisasi yang terukur.
4. Memanfaatkan Peluang Pasar Karbon
Mengidentifikasi proyek yang berpotensi menghasilkan kredit karbon.
5. Mengintegrasikan ESG ke Strategi Bisnis
Menjadikan pengelolaan emisi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.
Penutup
Emisi karbon telah menjadi salah satu isu strategis yang memengaruhi kebijakan lingkungan, investasi, perdagangan internasional, dan keberlanjutan bisnis. Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang semakin kuat melalui berbagai instrumen hukum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga regulasi teknis terkait Nilai Ekonomi Karbon dan perdagangan karbon.
Dengan berlakunya Perpres No. 110 Tahun 2025, pengendalian emisi karbon di Indonesia memasuki fase yang lebih matang dan terintegrasi. Bagi dunia usaha, kepatuhan terhadap regulasi emisi tidak lagi sekadar kewajiban lingkungan, melainkan bagian penting dari strategi bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan di era ekonomi rendah karbon.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.